Anggota Tim Kunker Komisi II ke Provinsi Kalteng Soetan Bhatoegana menyatakan siap mendukung rencana permohonan pemerintah Provinsi Kalteng agar Pertamina membangun depo baru di Barito Utara. Selama ini kebutuhan bahan bakar minyak wilayah tersebut  masih dipasok dari Kalimantan Selatan.

                Hal tersebut disampaikan Soetan saat pertemuan Tim Kunker Komisi VII dengan PT. Pertamina Wilayah Kalimantan di Palangka Raya, Rabu (10/3).

                Menurut Soetan, hal tersebut menyebabkan harga BBM di daerah Barito lebih tinggi dari harga normal.

                Senada dengan Soetan, usai pertemuan Ketua Tim Kunker Komisi VII Achmad Farial menyatakan dukungannya terhadap rencana permohonan pemerintah Provinsi Kalteng kepada  Pertamina  tersebut.

"Depo itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan di daerah pedalaman  agar tidak terus tergantung dengan daerah lain dalam hal distribusi," kata Farial.

Farial mengatakan, dengan pembangunan depo baru itu maka masing-masing daerah di Kalimantan Tengah akan mempunyai depo Pertamina sendiri untuk suplai BBM ke berbagai kabupaten/kota di sekitarnya.

Khusus depo di Barito, diharapkan dapat mencakup pasokan BBM untuk empat kabupaten yakni Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur.    

Selain mendesak pembangunan depo baru, para anggota Tim Kunker  Komisi VII juga menilai perlunya dipertimbangkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sejumlah kabupaten pedalaman di Kalteng yang belum memiliki SPBU.

 "Hanya saja pembangunan SPBU itu tetap harus memperhatikan kebutuhan. Misalnya di daerah itu hanya ada 200 sampai 300 kendaraan tentu belum perlu SPBU karena membangun SPBU perlu investasi yang besar," tambahnya.

Berbeda dengan Soetan dan Farial, Sigit Sosiantomo Anggota Tim Kunker dari F-PKS menyatakan pembangunan depo baru hanya akan menambah kerugian negara.

Menurut Sigit, Alokasi BBM bersubsidi di Palangka Raya sudah tepat, BBM subsidi ini milik rakyat, namun ada indikasi dialokasikan untuk kegiatan industri. “Jika masalah BBM subsidi yang dialokasikan untuk industri tidak selesai, maka adanya pembangunan depo baru justru akan menyebabkan tambahan kerugian Negara,” papar Sigit.

  “Kami minta pertamina untuk membuat sistem untuk alokasi BBM ini benar-benar tepat sasaran,” kata Sigit.

Menanggapi dukungan Komisi VII tersebut, General Manager PT Pertamina Pemasaran BBM Retail Regional VI Kalimantan Alfian Nasution menyatakan, usulan pembangunan depo baru di suatu daerah membutuhkan proses yang panjang. “Namun jika ada inisiasi dari pemerintah daerah, kami akan menindaklanjuti demi pemenuhan kebutuhan BBM murah bagi masyarakat wilayah Barito,” katanya.

Diterangkan Alfian, saat ini Kalteng memiliki dua depo, di Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur) dan di Kabupaten Pulang Pisang. Pembangunan depo di Muara Taweh (Kabupaten Barito Utara) diharapkan menjadi solusi bagi pemerintah daerah menyediakan BBM dengan harga murah. (sc)